Beberapa kalangan pun
marah. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat, mengecam keras penyebarluasan
promosi atau iklan penawaran TKI itu. Ia meminta Malaysia melarang
pemasangan iklan itu karena memperdagangkan manusia tidak selayaknya
terjadi dan tidak beradab (Vivanews, 28/10/12).
Di Singapura lebih tragis.
Bukan sekadar iklan yang ditempel di kaca, tapi para TKW diberikan
seragam dan diminta duduk berjajar layaknya barang dagangan untuk
dipilih pembeli. Misalnya di Bukit Timah Plaza, Singapura. Hal itu
berdasar informasi yang diterima Anggota Komisi III DPR RI, Eva K
Sundari di Jakarta (http://www.gatra.com, 6/11/12)
Iklan di sana, imbuh Eva,
juga memuat sistem ‘pembelian’ TKW Jawa dengan cara tidak memberi gaji
selama enam bulan. “Celakanya, cara ‘menjual’ TKW Jawa ini dilakukan
oleh banyak agensi di mal-mal seantero Singapura,” ujarnya.
Kalau di Malaysia atau Yordania iklannya berupa selebaran dan sembunyi (direct selling),
di mal Singapura nyaris mendekati ‘penjualan’ budak di zaman
pertengahan. “Bedanya, ada unsur sukarela dari TKW dan ada keterlibatan
negara (pengirim maupun penerima) di dalamnya,” pungkas Eva (gatra, idem).
Bangsa Budak
Iklan penyaluran TKI
menggunakan istilah ¨sale¨ atau obral memang keterlaluan. Tidak
menghargai manusia alias tidak beradab. Apalagi dipajang layaknya barang
dagangan. Sudah seharusnya jika kita marah.
Tapi, sebenarnya tak hanya
di luar negeri. Iklan penawaran tenaga kerja kasar seperti penyedia jasa
pekerja rumah tangga (PRT) juga marak di media di dalam negeri. Memang,
istilahnya bukan ¨sale” alias obral, sehingga masih terkesan manusiawi.
Namun, persoalannya bukan
sekadar bahasa iklan. Ini merupakan tamparan untuk introspeksi, masihkah
bangsa ini memiliki harga diri? Masihkah martabat bangsa ini ada?
Rasanya tidak yakin jika bangsa ini masih disegani di mata dunia.
Di mata bangsa lain,
Indonesia tak lebih adalah bangsa budak. Prestasinya hanyalah jawara
pengekspor pekerja kasar bermodal tenaga fisik, bukan otak brilian.
Sudah berulang kali harga diri bangsa ini dihinakan, direndahkan dan
diinjak-injak, terutama terkait problem TKI.
Citra sebagai bangsa
terjajah pun semakin lengkap, manakala negara ini begitu lemah dalam
diplomasi. Lemah membela warga negaranya yang dirundung masalah di luar
negeri. Mudah diintervensi di dalam negeri, seperti deal-deal dengan negara asing yang merugikan kepentingan rakyat. Bahkan, penguasanya begitu tunduk dan patuh pada tekanan asing.
Tentu saja, puja-puji asing
terhadap Indonesia sebagai negara terdepan dalam demokrasi, calon
kekuatan ekonomi baru Asia, dll, hanyalah kamuflase. Termasuk sematan
gelar-gelar kehormatan pada pemimpinnya. Sekadar hiburan agar tak
terlalu terkesan sebagai bangsa gagal yang sudah begitu babak belur.
Stop Kirim TKI!
Sudah puluhan tahun TKI
diekspor. Semakin banyak, pemerintah semakin bangga karena devisa terus
mengalir. Negara pun tak perlu repot-repot membangun desa-desa asal para
TKI itu, karena uang jerih payah mereka mampu memajukan perekonomian
kampungnya. Itulah mengapa keberadaan TKI terus dipelihara. Mereka pun
disemati ¨pahlawan devisa¨, padahal nasibnya terjajah. Inikah martabat
yang dibanggakan?
Tidak adakah itikad baik
untuk menghentikan pengiriman TKI? Alih-alih menghentikan, yang ada
malah memberi fasilitas pada para agen pengirim TKI. Misalnya dengan
pemberian pelatihan pada para TKI, sehingga diharapkan tidak mendapat
perlakuan buruk di tempat kerjanya.
Ya, tak pernah penguasa
negeri ini duduk bersama membahas bagaimana caranya agar tak ada lagi
tenaga-tenaga kasar yang terpaksa merantau ke negeri orang demi sesuap
nasi. Tak ada penguasa yang merasa iba dengan para wanita, khususnya ibu
rumah tangga yang terpaksa meninggalkan suami dan anak-anak tercinta
demi mendulang dolar. Padahal para penguasa itu pasti punya ibu, istri
dan juga anak-anak wanita. Empati terhadap TKI/TKW itu hanya muncul jika
ada kasus yang mencuat di media massa.
Sementara para ibu TKW itu,
harus menekan fitrahnya berjauhan dari keluarga tercinta. Terkadang,
ibu ini pulang dalam kondisi suami sudah menikah lagi, selingkuh atau
tak dikenali oleh anak kandungnya sendiri. Tak sedikit rumah tangga para
TKI/TKW itu tercerai berai. Anak-anak pun kering kasih sayang dari ibu
kandungnya sehingga menjadi anak-anak bermasalah.
Begitulah, nestapa tak
hanya menimpa para TKI di luar negeri, sejatinya juga melanda keluarga
dan anak-anaknya di dalam negeri. Mungkin secara materi terpenuhi, tapi
tidak dengan aspek-aspek afeksi dan spiritual.
Nah, berbagai nestapa yang
menimpa TKI itu solusinya hanya satu: hentikan pengiriman TKI. Bukankah
sudah banyak korban berjatuhan gara-gara bekerja di luar negeri? Ada
yang pulang berbentuk mayat, bahkan tinggal nama. Banyak lagi yang stres
dan hilang ingatan. Korban perkosaan, dihamili majikan hingga bunuh
diri juga tak terhitung. Begitu pula yang pulang dengan tangan hampa
plus tubuh cacat karena siksaan. Belum lagi yang dihukum mati akibat
terlibat tindak pidana di negeri orang. Duh, nelangsanya!
Bermartabat dengan Islam
Problem TKI sangat
kompleks. Akar masalah keberadaan mereka adalah tidak terpenuhinya
kesejahteraan di dalam negeri. Itulah yang menjadi PR besar penguasa
saat ini: bagaimana menghentikan pengiriman TKI selamanya, dengan
menyejahterakan mereka.
Hal ini memerlukan
perubahan revolusioner, di mana penguasa harus benar-benar memenuhi
kebutuhan rakyatnya. Penguasa yang memiliki rasa tanggungjawab untuk
memenuhi hak-hak warga negaranya tanpa kecuali. Penguasa yang takut
kepada Allah SWT dan bukan tunduk pada asing.
Penguasa seperti ini
mustahil lahir dari sistem sekuler yang mengabaikan aspek-aspek
spiritual seperti saat ini. Lihat saja, betapa penguasa hanya memikirkan
diri dan kelompoknya saja.
Di sisi lain, sistem
sekuler-kapitalis sudah terbukti hanya pro kalangan bermodal. Sama
sekali tidak pro rakyat. Jika sistem ini tetap dipertahankan, selama itu
pula TKI akan terus menjadi sapi perah. Karena itu, sistem sekuler
harus diganti dengan sistem Islam yang lebih beradab dan bermartabat
memperlakukan rakyatnya.(mediaumat.com, 19/11/2012)
0 komentar:
Posting Komentar