Rapimnas
Partai Demokrat (PD) usai digelar. Tidak ada yang bombastis dari event
resmi partai ini. Adanya spekulasi bakal munculnya usulan digelarnya KLB
untuk pelengseran ketua umum pun urung hadir. Namun memang
tidak terlalu mengejutkan, sebab sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat,
ketua umum tidak bisa dilengser dengan Rapimnas. Spekulasi pelengseran
Anas Urbaningrum selaku ketua umum bukanlah sekedar isapan jempol
belaka. Beberapa anggota DPP bahkan secara terang-terangan mengusulkan
Anas diganti. Mereka diantaranya adalah Mereka adalah Rachland Nashidik
(Sekretaris Departemen HAM Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat), Didi
Irawadi Syamsuddin (Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP
Partai Demokrat), Ulil Abshar Abdalla (Ketua Pusat Pengembangan
Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat), dan dua kader Demokrat, M.
Husni Thamrin serta Zainal Asikin. (tempo.co, 17/02)
Kemelut Demokrat tampak
begitu akut. Sebagaimana diketahui, selama dua tahun ini, demokrat
bertubi-tubi dihujani persoalan. Beberapa kader potensialnya terlibat
dalam kasus korupsi. Anas Urbaningrum pun tak luput dari masalah ini.
Kasus Hambalang menyeretnya menjadi bulan-bulanan media.
Menyoal posisi Anas,
kesimpulan Rapimnas Demokrat ini sejatinya tidak menjamin bahwa Anas
dalam posisi Aman. Posisi Anas bakal amat dipengaruhi konstelasi politik
ke depan. Pertama, terkait apakah Anas di vonis tersangka atau tidak.
Kedua, perkembangan elektabilitas parpol hingga mendekati pemilu.
Akan tetapi, jika masih
terus di sandera kasus korupsi, tentu akan mengganggu konsolidasi
partai. Maka Majelis Tinggi Demokrat bisa jadi kembali berfikir untuk
mengikuti arahan sebagian kader agar menggelar KLB dengan tidak menunggu
kepastian status Anas. Atau didesak mundur.
Sesuai Pakta Integritas PD
yang ditanda tangani 33 DPD, bahwa salah satu poinnya adalah kader PD
yang menjadi tersangka dalam kasus hukum, harus mengundurkan diri dari
jabatan di partai. “Bila saya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus
korupsi saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di PD, atau
siap diberi sanksi dari Dewan Kehormatan Partai,” ujar SBY saat
membacakan poin-poin dalam pakta integritas di kediamannya di Puri
Cikeas. (detik.com, 10/02). Ucapan SBY ini tentu secara tidak langsung
juga berlaku dan seakan ditujukan kepada Anas Urbaningrum.
Dilema Demokrat
Percikan ketidakharmonisan
antara SBY dengan Anas memang sudah menjadi rahasia umum. Dalam Rapimnas
kemarin seolah tampak kompak, padahal disana telah terbentuk faksi
berseberangan. Yakni faksi Anas dan faksi Cikeas.
Amat dilematis tentunya
bagi partai berlambang bintang segitiga ini. Satu sisi, solusi
pelengseran Anas merupakan salah satu jalan tepat untuk menyelamatkan
partai. Namun sisi lain, jika Anas dilengser maka bisa muncul
gonjang-ganjing hebat, yakni faksi Anas bisa berontak. Tak aneh bilamana
sebelum Rapimnas kemarin ada ancaman Walkout dari loyalis Anas jika ada
agenda pergantian Ketum.
Kasus Anas memang sangat
berpengaruh terhadap konsolidasi Partai, Mmeski Anas saat ini belum
ditetapkan sebagai tersangka, alias belum ada vonis hukum. Namun tidak
demikian dengan vonis politik yang telah mengatakan Anas bersalah. Sebab
menurut kacamata masyarakat luas, Anas adalah sudah bermasalah, itulah
vonis politik. Dan itu tentu begitu mempengaruhi tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap partai, apalagi posisinya sebagai ketua umum.
Bukan sekedar persoalan korupsi
Image
korupsi sudah begitu melekat dengan partai jawara pemilu 2009 ini. Efek
dari semua itu membuat elektabilitas partai menurun drastis. Namun bukan
sekedar itu saja sejatinya yang menyebabkan turunnya elektabilitas PD.
Pun ada faktor lain, diantaranya:
Pertama: Buruknya kinerja
Menteri dari Demokrat. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menilai kinerja
para menteri dari Partai Demokrat adalah yang terburuk dibandingkan
dengan partai-partai koalisi lainnya. Penilaian dari hasil survei itu
menempatkan pada pemahaman publik bahwa kinerja menteri-menteri yang
berasal dari Partai Demokrat tidak memuaskan. Sebanyak 42,56% publik
menilai tidak puas.
Kedua:: Lunturnya figuritas
SBY. Partai Demokrat adalah sebuah partai figuritas, belum terbangun
sebuah sistem kepartaian yang baik. Alhasil ketika Leadership SBY
menurun, maka elektabilitas partai juga menurun. Selama ini SBY dinilai
sebagai seorang pemimpin yang lamban, sering galau ketimbang santun,
dsb.
Ketiga: Gagalnya
pemerintahan SBY. Saat ini pemerintah gagal dalam menangani krisis multi
dimensi di Indonesia. Peningkatan justru pada utang Indonesia,
Sepanjang 2012 lalu, utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 166,47
triliun. Hingga akhir 2012, total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp
1.975,42 triliun. Utang pemerintah Indonesia berada di level 27,3%
hingga akhir 2012 (detik.com, 28/01/13), Kemiskinan masih banyak,
korupsi menggurita, lemahnya penegakkan hukum, maraknya konflik
horizontal, pun dekadensi moral kian merajalela. Sebagai partai
penguasa, tentu Partai Demokrat menjadi yang paling bertanggung jawab.
Partai yang shahih
Menurut
Budiardjo Miriam, Parpol adalah suatu kelompok yang terorganisir yang
anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang
sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan
politik dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan
mereka. (Budiardjo, Miriam, Pengantar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta,
2000)
Pelajaran dari kasus
Demokrat menunjukkan kegagalan sistematis didirikannya sebuah partai
politik. Ketika partai di bentuk tidak berdasarkan fikrah dan thariqah
Islam, serta antar anggotanya tidak diikat dengan ikatan akidah Islam
maka hanya menimbulkan kekacauan. Partai politik seperti ini hanya
mementingkan kepentingan kelompoknya ketimbang kepentingan masyarakat.
Kekuasaan menjadi tujuan utama, sehingga cenderung menghalalkan segala
cara untuk meraih tujuan. Faktor kepentingan menjadi pengikat diantara
para kader, sehingga jika berseberangan kepentingan niscaya menjadi
kisruh. Tak ada sahabat sejati dalam demokrasi, adanya kepentingan
sejati.
Partai politik yang sejati
adalah partai yang mengambil Islam sebagai Ideologi, menetapkan ide-ide,
hukum-hukum dan memecahan problematika sesuai syariah Islam berdasar
Kitabullah dan Sunnah Rasul. Tak kalah penting, metode operasionalnya
mencontoh metode (thariqah) Rasulullah Saw.
Partai politik seperti ini
menganggap kekuasaan bukanlah tujuan utama, melainkan sebagai sarana
untuk menerapkan sistem Islam secara kaffah. Sebab hanya dengan
menggunakan aturan yang bersumber dari Ilahi sajalah yang dapat
mengatasi kirisi multidimensi di negri ini. Sistem sekulerisme
nyata-nyata sudah gagal. Karena itu, mari dukung dan ikut berjuang
dengan Partai yang sungguh-sungguh berjuang menerapkan system Islam
dalam bingkai Negara khilafah.
Sesuai dengan firman Allah
Swt: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (TQS. Ali ’Imran 104).
Wallahu a’lam.
0 komentar:
Posting Komentar